Jaminan Tenaga Kerja Indonesia yang Kompeten dan Bersertifikat

/ / Berita

Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Hal ini karena Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat luas, didukung sumber daya yang begitu kaya dan bonus demografi yang akan dinikmati sekitar 10 tahun dari sekarang.

Namun, Indonesia perlu memastikan bahwa tenaga kerjanya memiliki daya saing berbekal keterampilan abad ke-21.

“Salah satu instrumen yang menjamin pengakuan dunia kerja secara global terhadap pengetahuan, keahlian dan keterampilan seorang pekerja adalah sertifikat kompetensi,” tegas Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Prof. H. Mohamad Nasir Ph.D. Ak.

Hal ini diperkuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengarahkan bahwa pendidikan yang responsif, sistem pelatihan dan penjenjangan karier yang mantap, mendesak untuk segera dibangun.

Interkonektivitas

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), didukung Asian Development Bank–yang menggelontorkan dana sedikitnya 73 dollar AS–dan hibah pemerintah Kanada, melalui Program Pengembangan Pendidikan Politeknik (Polytechnic Education Development Project/PEDP) menyusun sejumlah langkah strategis untuk diimplementasikan sepanjang 2013-2019.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan politeknik dilakukan dari hulu ke hilir, yang berujung pada kelayakan lulusan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, baik nasional maupun internasional. Upaya ini dimulai dari studi pelacakan (tracer study), penentuan profil lulusan, penyesuaian kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran serta evaluasi, untuk dapat menentukan hasil pembelajaran seperti yang diharapkan oleh pengguna jasa.

Kurikulum dirancang dengan pendekatan dual system, yakni proses pembelajaran dan pendidikan yang dilakukan di kampus-industri-kampus/industri. Kurikulum kemudian diterjemahkan menjadi rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, bahan ajar hingga dokumen evaluasi. Sesuai semangat kolaborasi, proses ini melibatkan dan divalidasi oleh dunia industri agar seluruh rancangan pendidikan memenuhi syarat sektor industri dan setiap lulusan memiliki sertifikat keahlian yang diakui oleh industri.

Aspek lain adalah revitalisasi bahan ajar dan media pembelajaran yang digunakan, termasuk alat praktik, yang tersedia melalui bantuan pemerintah dan pihak industri swasta.

Di samping itu, politeknik pun terus mempertahankan keunikannya, yaitu dengan adanya laboratorium untuk belajar kerja (teaching factory dan/atau teaching industry).

Lebih jauh, PEDP mendorong terbentuknya center of technology (COT) di politeknik. COT menjadi pusat bagi kegiatan penelitian, pelatihan, inversi, inovasi, serta terapan-terapan lain yang tidak dilakukan oleh industri.

“Riset-riset yang dilakukan oleh politeknik berpotensi untuk ditindaklanjuti menjadi gagasan kerja, produk maupun jeasa yang aplikatif. Ini merupakan satu lagi sumbangsih nyata pendidikan politeknik kepada pasar industri,” imbuh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Intan Ahmad Ph.D.

Area lain yang digarap adalah pengembangan jenjang pendidikan mahasiswa. Politeknik menyediakan program sarjana terapan, dan kini dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.

Tidak luput, kapasitas pimpinan dan manajemen kampus, serta tata kelola politeknik pun ditingkatkan, utamanya melalui kerja sama erat dengan Pemerintah Kanada.

Pembenahan sistem

Skema sertifikasi yang saat ini berlaku secara nasional adalah bahwa kompetensi lulusan hanya dapat diakui manakala ia memenuhi SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), standar industri atau standar internasional. Misalnya lulusan bidang maritim disyaratkan memiliki sertifikat International Maritime Organization (IMO), atau lulusan akuntansi dianjurkan mengiktui ujian Chartered Accountant (CA) atau Certified Practicing Accountant (CPA). Oleh sebab itu, PEDP merevisi sistem akreditasi, kajian, dan penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan keselarasan antara kebijakan dan standar-standar tersebut.

Langkah besar yang dilakukan PEDP antara lain adalah dikembangkannya institusi politeknik sebagai Lembaga Srtifikasi Profesi (LSP) yang dilengkapi Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Sertifikasi Profesi lainnya (nasional maupun internasional), serta dudukung oleh Asosiasi Profesi dan Asosiasi Industri.

Tidak mudah bagi institusi politeknik untuk sekaligus menjadi LSP. Politeknik perlu mematuhi pedoman dalam sistem penjaminan mutu yang terdiri dari 24 standar sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, memiliki prosedur standar operasional (SOP) yang memadai, menyiapkan dokumen TUK yang matang, memenuhi skema sertifikasi BNSP dan/atau Asosiasi Industri, memiliki asesor kompetensi dan auditor manajemen mutu.

“Kami berbangga, kini semakin banyak institusi politeknik yang berhasil menjadi LSP. Saat ini sudah ada 43 politeknik se-Indonesia yang mempunyai LSP terlisensi BNSP, di mana 24 di antaranya adalah politeknik yang termasuk dalam program PEDP,” jelas Direktur Pembelajaran Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani.

Selain itu, politeknik pelaksana PEDP telah berhasil merekognisi dan mengakui dosen-dosen dari industri yang disetarakan setingkat magister, sehingga proses pengajarannya lebih aplikatif dan makin relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini sesuai dengan implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merujuk pada Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016.

Terobosan lain adalah diimplementasikannya sistem alih kredit (credit transfer) dan RPL bagi lulusan politeknik yang bermaksud meneruskan jenjang pendidikan dan meningkatkan jenjang kariernya.

Tenaga kerja lulusan minimum sekolah menengah atas dengan pengalaman kerja di industri atau telah melalui pelatihan sesuai bidang, yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak perlu mengikuti seluruh mata kuliah di program studi yang akan diikuti. Hal ini dimungkinkan melalui asesmen RPL dengan mempertimbangkan pelatihan, pengalaman kerja, maupun melalui pendidikan informal yang pernah mereka terima.

Sedangkan sistem alih kredit memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk secara fleksibel berpindah kampus tanpa harus mengulang mata kuliah yang sudah mereka peroleh. Untuk meningkatkan akses lulusan SMK melanjutkan ke politeknik, sejak tahun 2012 Kemristekdikti telah merencanakan penyelenggaraan RPL bagi 12.000 lulusan SMK untuk dapat melanjutkan pendidikan ke politeknik.

Kedua sistem tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi secara fleksibel dan prinsip belajar sepanjang hayat dapat menjadi kenyataan.

Sumber: Kompas. 24 Januari, 2018. Jaminan Tenaga Kerja Indonesia yang Kompeten dan Bersertifikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *