Pemerintah Terus Revitalisasi Pendidikan Vokasi

/ / Berita, Perencanaan Pengembangan Politeknik
Pemerintah Terus Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Semarang – Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI Prof. Mohamad Nasir mengemukakan, pemerintah terus merevitalisasi pendidikan vokasi untuk menyiapkan generasi muda memiliki ketrampilan unggul. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menyongsong puncak bonus demografi pada tahun 2020-2030.

“Progres untuk pendidikan vokasi ini sudah saya lakukan revitalisasi. Supaya nanti menyiapkan tenaga kerja yang baik, maka dalam pendidikan vokasi, dosen harus 50 persen dari akademis, dan 50 persen dari industri,” kata M. Nasir, Kamis (22/02/2018).

Menurut M Nasir, hal itu bertujuan agar mahasiswa dapat pelajaran dan praktik kerja seperti apa yang ada di industri. Ini merupakan terobosan yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo dan sebelumnya belum pernah ada.

“Memang saya lakukan ini, tujuannya untuk mempercepat lulusan pendidikan vokasi yang siap kerja. Bukan siap training lagi,” ujarnya.

Idealnya Satu Daerah Satu Politeknik

Salah satu tantangan Indonesia, sampai saat ini, sangat kekurangan pendidikan tinggi vokasi. Untuk itu, pihaknya juga mendorong daerah-daerah untuk bisa mendirikan kampus Politeknik.

“Baik negeri maupun swasta kami dorong. Idealnya ke depan, tiap satu kabupaten ada satu politeknik atau SMK Kejuruan,” katanya.

Prof Mohamad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) RI.

Mantan Rektor Undip ini menambahkan, seiring tuntutan zaman, kini pola pikir masyarakat juga mulai bergeser. Dari orientasi ke pendidikan tinggi di universitas kini ke politeknik. Karena pendidikan vokasi pun kini ada yang diploma 4 yang bisa menjadi sarjana terapan. Pada tahun ke-3 mahasiswa bisa mendapat sertifikat kompetensi dan dengan ijazah D3, kalau ingin lanjutkan pada D4 atau pendidikan yang setara S1 dia bisa dilanjutkan.

“Dan ini punya keunggulan-keunggulan. Praktiknya dia punya kemampuan. Kompetensinya punya keahlian. Maka ini yang akan dicari oleh industri,” jelasnya.

Hal itu, lanjut Prof M. Nasir, sudah dikerjasamakan dengan seluruh instansi-instansi terkait. Misalnya, program Teknik Sipil bekerjasama dengan Kementerian PU, program industri dengan Kementerian Perindustrian.

“Sehingga industri-industri bisa memanfaatkan untuk pendidikan ini supaya bisa berkolaborasi,” tuturnya.

Untuk mendukung itu semua, menurut M. Nasir, pemerintah juga memberikan insentif khususnya kepada para dosen yang sebelumnya memiliki kompetensi di bidangnya. Baik di dalam negeri maupun luar negeri akan dibiayai Kemenristek dan Dikti.

“Tujuannya adalah dia (dosen-red) harus punya kompetensi seperti apa yang ada di industri,” ujarnya.

Makna Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi adalah pendidikan diploma yang memiliki fokus untuk memberikan ketrampilan dan keahlian sehingga para peserta pendidikan ini mampu menjadi tenaga professional yang ahli di bidangnya.

Para lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4). Pendidikan vokasi ini penting karena dapat mejembatani antara para lulusan SMK dengan Industri. Selain itu, karena ilmu yang diberikan bersifat aplikatif, maka para lulusan pendidikan vokasi dirancang untuk siap bekerja.

Agar pendidikan vokasi ini dapat berjalan dengan baik maka penyelenggaraannya perlu didukung oleh berbagai pihak, baik pihak swasta ataupun pihak pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, lalu ada juga pembuatan MoU antara lima kementrian untuk mendukung program link and match pendidikan dengan industri.

Pihak swasta dapat mendukung pendidikan ini dengan dengan cara menyediakan pusat pendidikan vokasi seperti Politeknik, BLK dan LPK.

 

Sumber:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *